PERUBAHAN KETENTUAN KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) perubahan ketentuan KUHP perspektif tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi; dan 2) implikasi hukum dari perubahan ketentuan KUHP perspektif tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perubahan ketentuan KUHP perspektif tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi terjadi pada system penjatuhan sanksi, di mana KUHP menggunakan sistem kumulasi absolut sehingga pelaku mendapat pidana penjara dan denda. Namun perubahan ketentuan KUHP Nasional justru menurunkan ancaman pidana minimum bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi yang efektif, serta menimbulkan dualisme pengaturan pemidanaan tindak pidana korupsi yang berdampak pada ketimpangan sanksi dan penyalahgunaan wewenang dalam penjatuhan sanksi. Implikasi hukum dari perubahan ketentuan KUHP perspektif tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi adalah menimbulkan kebingungan mengenai aturan mana yang akan diterapkan karena sanksi pidana dari kedua peraturan berbeda, terjadi duplikasi pasal pada tindak pidana korupsi dalam KUHP yang justru mengatur sanksi pidana lebih rendah dibanding Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti. Akibatnya sanksi pidana yang diberikan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan kejahatan ini akan semakin sulit untuk ditanggulangi.
